nusakini.com--Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membawa empat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain membawa empat Plt, Tjahjo juga mengenalkan empat calon Plt. 

Usai pertemuan dengan pimpinan KPK, Tjahjo mengatakan, tujuannya membawa para Plt ke Rasuna Said, untuk membangun pemerintahan yang bersih. Selain memang itu adalah permintaan KPK sebagai pihak pengundang. Dalam pertemuan, pimpinan KPK banyak memberi paparan dan arahan, bagaimana mencegah dan memahami area-area rawan korupsi. 

“Banyak hal tadi dapat arahan, masukan dari KPK. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih," kata Tjahjo, di Gedung KPK, di Jakarta, Senin kemarin. 

• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Resmi! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
• Dipolisikan Gegara Bawa Dokumen KPK di Praperadilan, Ini Respon Firli

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, pertemuan dengan Mendagri dan para Plt membahas soal pencegahan korupsi. La Ode berharap, para Plt ini bisa jadi contoh dengan menindaklanjuti kerja pencegahan korupsi yang dirancang KPK. 

"Khususnya dalam mengatasi kerawanan korupsi. Dan itu juga harapan beliau (Mendagri)" kata La Ode. 

Adapun empat Plt yang diajak Mendagri bertemu dengan pimpinan KPK, adalah Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Plt Gubernur Kalimantan Barat, dan Plt Gubernur Lampung. 

La Ode Syarif menambahkan, para Plt ini diharapkan juga bisa ikut mempercepat penguatan aarat pengawas internal daerah. Dan dalam konteks Pilkada, La Ode Syarif mengharapkan para Plt bisa ikut memerangi praktek money politic. Khusus untuk Plt Gubernur Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, La Ode berpesan agar izin-izin bermasalah yang berhubungan dengan tambang, segera ditertibkan.(p/ab)